KENDARI, ANOAAGENCY.COM – Komisi XI DPR RI, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023.
Kunker Komisi XI dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Asteka Primanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P Joewono, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kepala BI Kepri Musni Hardi K Atmaja, staf khusus dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri.
Kunjungan kerja Komisi XI DPR untuk menguatkan sinergitas dalam rangka pengendalian inflasi ditengah keijakan pemeirntah meniakkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kunker di Kepri juga tidak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara, Bahtra menyoroti kenaikan harga BBM yang berimbas pada angkutan transportasi.
Ini menjadi sorotan politisi asal Franksi Gerindra karena geografis wilayah Kepri yang mayoritas kepulauan banyak mendistriusi bahan pokok dari luar daerah.
“Kebijakan naiknya berdampak pada sektor transportasi kalau BBM naik otomatis harga sewa transportasi ikut naik, jadi ini perlu dipertimbangkan secara matang,” katanya.
“Kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, potensi menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M. Amir Uskara mengatakan kunjungan kali ini, tidak lain untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Dijelaskan Amir Uskara, per Januari – Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se Sumatera.
“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik” kata Amir yang kali ini datang bersama 23 anggota Komisi XI.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan, pihak BI akan mengambil langkah memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga dipasar uang, sesuai dengan kenaikan suku bunga BI. Selanjutnya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian pengendalian inflasi.
“Berikutnya melakukan pembelian atau penjualan SBN dipasar sekunder, guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan,” ujar Doni.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernurnya Ansar Ahmad, terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pasca diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat per tanggal 3 September 2022 lalu.
Gubernur kepri, Ansar Ahmad, menyatakan Pemerintahnya erupaya melakukan stabilisasi pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dipasaran.
“Nantinya Pemerintah Provinsi Kepri juga akan berupaya melakukan perluasan lahan pertanian yang sudah ada, guna bisa mencukupi lebih banyak kebutuhan sendiri. Kita juga menghimbau gerakan menanam,” kata guernur ansar.
Tim Redaksi
