Kendari, Genderang pentas debat kandidat pasangan calon (Paslon) kepala daerah di Pilkada mulai ditabuh.
Para Paslon kandidat mulai bersiap dengan konsep jitunya untuk dipaparkan ke hadapan publik agar bisa meraih simpatik masyarakat untuk menang di pilkada serentak.
Khusus Paslon gubernur/wakil gubernur, debat kandidat perdana empat pasangan calon dijadwalkan berlangsung di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), 18 Oktober mendatang.
Pengamat Politik Sultra, Dr LM Bariun SH, MH, menilai sebagai momen baik di debat kandidat nanti. Pasalnya, publik akan segera mengetahui seberapa hebat konsep program seluruh paslon yang akan dilaksanakan bila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.
LM Bariun proyeksikan, ada tiga isu yang bakal menonjol dalam debat kandidat nanti yakni pertama, isu ketenagakerjaan.
“Kenapa dianggap isu tenaga kerja, pertama kita punya industri yang besar di Sultra tetapi yang diperdayakan bukan masyarakat sekitar maupun masyarakat Sultra, tapi banyak memilihsasi dari luar,” katanya, Selasa (15/10/2024).
Isu kedua jelasnya, pemberdayaan masyarakat lokal di pinggir pertambangan. Disitu, baik dalam undang-undang tentang pertambangan maupun cipta kerja yang di berdayakan adalah masyarakat sekeliling industri, tapi nyatanya prakteknya tidak seperti yang dibayangkan.
“Contohnya di Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan, dan Konawe yang notabene dikenal sebagai daerah tambang. Sampai sekarang masyarakat itu sudah sejahtera tidak?,” papar LM Bariun yang juga Direktur Pascasarjana Unsultra.
Isu ketiga adalah efek kerusakan lingkungan yang sudah ditimbulkan. Inilah yang menarik katanya, bagaimana para Paslon tawarkan solusi bisa menanggulangi persoalan kerusakan lingkungan ini. Muara dari persoalan ini tidak terkontrolnya isu “dokter” alias dokumen terbang yang diduga marak dimainkan para pelaku tambang.
Selain tiga isu urgen itu akan mengembang pada isu sensitif lainnya yakni banyaknya perusahaan tambang di Sultra yang mangkir gegara tidak membayar pajak tambang ke daerah akibatnya sangat berpengaruh terhadap nilai PAD.
“Pertanyaannya sekarang apa kontribusi pertambangan sekarang kita terhadap peningkatan pendapatan daerah, contohnya saja Morosi efek besar terhadap pajak daerah malah sampai mereka pengusaha tambang berperkara di tata negara. Usaha kita ini menandakan bahwa mereka mengelola sumber daya alam kita, dan tidak memperhatikan daripada kepentingan daerah, ini tantangan bagi mereka,” cetus LM Bariun lagi.
“Apalagi calon ini ada berapa yang konsen pada pertambangan, maka akan dipertanyakan sudah sejauh mana kontribusi mereka terhadap daerah untuk mengelola sumber daya alam kita. Yah, karna mereka pelaku kita ragu, jangan sampai APBD bukan bertambah tapi malah berkurang. Contohnya sekarang Bapenda berperkara dengan Morosi, karena dia nunggak macam-macam, susah ditagih,” tambahnya.
Debat kandidat Paslon ungkap LM Bariun juga diproteksi ke persoalan ekonomi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sultra. Paslon bakal ditanya upaya memberdayakan masyarakat melalui program UMKM dan sebagainya karena saat ini persaingan cukup tinggi sehingga dibutuhkan kebijakan yang pro rakyat.
“Saya berikan contoh dengan maraknya Indomaret itu kan mematikan, nah sekarang ini apa kebijakan mereka, kenapa. Karena ini sangat merugikan, satu contoh macam di satu poros malah ada 3 Indomaret ada juga 2 Indomaret, kan mematikan sekali sekelilingnya, nah ini mereka bagaimana antisipasinya mereka melakukan sinergitas, provinsi ini karena di daerah perpanjangan tangan dari pusat. Nah sekarang bagaimana melakukan koordinasi pemerintahan terhadap provinsi sekabupaten kota untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Dijabarkan lebih jauh oleh LM Bariun bahwa multi kompleks persoalan yang ada di daerah, efek dari persoalan bangsa dan global khususnya di bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, kelangkaan BBM, sulitnya mendapatkan pekerjaan, petani dan nelayan makin sulit berkembang. Permasalahan yang dihadapi Sultra tahun mendatang maka dibutuhkan pemimpin yang paham betul kebutuhan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja (Good Goverment) dengan penguatan tatanan demokrasi.
Tim Redaksi
