Kendari, Pilkada di Sulawesi Tenggara sudah masuk ke tahap kampanye, setelah para calon mengikuti tahap pengundian dan penetapan nomor urut dan kampanye damai.
Di musim kampanye politik disinyalir sarat dengan potensi money politik atau politik uang.
Pengamat Politik Sultra, LM Bariun mewanti-wanti munculnya potensi money politik sebagai bagian dari politik transaksional jelang pilkada.
LM Bariun pun mengingatkan Bawaslu untuk sigap menghadapi potensi terjadinya jual beli suara, utamanya mengambil tindakan cepat bila terjadi praktek money politik.
Bawaslu menurut Bariun, harus dapat bekerja selaras bersama KPU, Gakkumdu, dan pemerintah daerah setempat agar bekerja mengedepankan prinsip sinergitas menegakkan demokrasi yang benar dan bukan sebaliknya tidak saling lempar tanggungjawab.
Kerja-kerja lembaga Bawaslu dan pihak terkait pun dituntut lebih gesit meningkatkan pengawasan jelang dua bulan pilkada serentak 27 November.
“Nah, kerja-kerja Bawaslu dan lembaga terkait harus ditingkatkan mendekati pilkada,” katanya (24/09/2024).
Bariun sangat menyayangkan, jika Bawaslu tidak maksimal melakukan pencegahan, karena ini menyangkut kualitas tatanan berdemokrasi. Bila diabaikan maka taruhannya potensi kerusakan tatanan demokrasi.
Utamanya, dalam tatanan pengawasan soal netralitas ASN di pemerintahan daerah, termasuk kalangan pejabat dan pihak terkait lainnya.
Tim Redaksi
