KENDARI, ANOAAGENCY.COM – Anggota DPR RI, Bahtra, menyasar sejumlah lembaga vertikal di Sultra yang selama ini menjadi mitra Komisi IX di DPR.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra. Di kantor ini, Bahtra yang membidangi terkait pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik mendapat informasi data warga terakumulasi penyaluran bantuan sosial dan menyarankan agar seluruh penyaluran tepat sasaran.
“Kami harus mengetahui berapa jumlah data miskin atau kurang mampu dari masing-masing kabupaten sehingga penyaluran bisa merata,” katanya.
“BPS ini sebagai muara. Kadang-kadang dijadikan acuan oleh kementerian lain soal pendataan. Makanya, kalau petugas sensus turun ke bawah, jangan asal-asalan melakukan pendataan,” katanya.
Dalam Kunkernya di Kantor BPK Sultra, Bahtra mempertanyakan soal menanyakan terkait pemberian predikat penggunaan keuangan daerah seperti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Saya meminta kepada BPK, harus ada tindak lanjut. Jangan hanya dikasih status WTP atau WDP tapi tidak ada tindak lanjut, meskipun mereka telah meraih predikat tersebut masih ada rekomendasi atau PR yang harus dijalankan oleh instasi tersebut.
Kunker selanjutnya mengarah di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra. Bahtra berdiskusi dengan Kepala BI Sultra dan meminta pihak BI agar tak hanya fokus pada sektor UMKM untuk bertumbuh kembang, tetapi harus mewujudkan kemandirian pangan, sehingga tak hanya menjadi slogan.
“Saya minta BI untuk terlibat dalam membantu teman-teman, baik UMKM yang fokus pada sektor pangan, maupun teman-teman lain yang bergerak di sektor pangan, sehingga kita dapat mewujudkan kemandirian pangan,” harapnya.
Di Kantor KPP Pratama Kendari, Bahtra meminta agar tak membiarkan perusahaan-perusahaan nakal, khsusnya yang bergerak di sektor pertambangan.
“Kita khawatir sampai sudah memberangkatkan atau menjual sekian tongkang, tapi membayar pajak yang tak sesuai. Dan hal itu harus dikejar, supaya penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat.
“Termasuk berapa persen sumbangsih (perusahaan tambang) terhadap daerah. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena tadi pihak KPP mengaku masih ada sejumlah perusahaan yang belum tertib,” tambahnya.
Kunker Bahtera tak berhenti sampai disitu. Ia melanjutkan Kunkernya di Kepala Bea Cukai Kendari. Di kantor ini, Bahtra berharap agar penindakan dapat terus ditingkatkan.
“Penindakan Miras dan ganja yang ternyata masih marak peredarannya di Sultra harus perlu diberantas secara berkala tidak bisa dibiarkan karena ini merusak tatanan generasi muda,” jelas Bahtra.
Tim Redaksi
